Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi se-Sumatera Utara. Acara yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota ini digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada Senin (31/8/2026).

Dalam arahannya, Gubernur Bobby Nasution menyoroti urgensi inovasi pembiayaan kreatif sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Secara khusus, beliau mewacanakan penyesuaian regulasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Wacana ini digulirkan sebagai langkah strategis untuk menciptakan pemerataan penerimaan pajak antar-kabupaten/kota di seluruh wilayah Sumatera Utara, sehingga pembangunan dapat dirasakan lebih merata.

“Kita harus berani melakukan penyesuaian, termasuk pada komponen PKB, agar tercipta distribusi penerimaan daerah yang lebih adil. Inovasi pembiayaan kreatif mutlak diperlukan agar kita tidak hanya bergantung pada sumber-sumber konvensional,” tegas Gubernur Bobby di hadapan peserta Rakor.

Sejalan dengan visi pembangunan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sumatera Utara, Dr. Dikky Anugerah, S.Sos., M.SP., tampil memaparkan kerangka kerja strategis guna mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Dalam pemaparannya, Dr. Dikky Anugerah menekankan pentingnya pergeseran paradigma menuju pendekatan berbasis "Growth Creates Revenue" (Pertumbuhan Menciptakan Pendapatan). Ia menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus menjadi hasil langsung dari pertumbuhan ekonomi yang direncanakan dan dikelola dengan baik, bukan sekadar penarikan pajak yang membebani masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bapperida Sumut mengusung dua inisiatif utama: integrasi sistem One Fiscal Data dan penerapan tata kelola DBH Impact.

"Melalui integrasi One Fiscal Data dan tata kelola DBH Impact, Bapperida Sumut terus mendorong kolaborasi fiskal yang terpadu antar-tingkat pemerintahan. Tujuan kita jelas: memastikan agar setiap rupiah penerimaan daerah benar-benar kembali ke masyarakat dan menjadi daya ungkit nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Sumatera Utara," jelas Dr. Dikky Anugerah.

Rapat Koordinasi ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam mengelola fiskal daerah, demi mewujudkan Sumut yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.