Medan — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 pada Kamis (29/1), bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan besarnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional. Gubernur menyampaikan bahwa dari 38 provinsi di Indonesia, hanya tiga provinsi yang dokumen Transfer ke Daerah (TKD)-nya dikembalikan, sehingga pemerintah daerah diminta untuk lebih fokus pada prioritas target kinerja pembangunan (TKP) yang berdampak langsung kepada kabupaten/kota. Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya perhatian terhadap indikator pembangunan daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, serta dampak bencana terhadap pencapaian RPJMD.

Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Dikky Anugerah, menyampaikan bahwa konsultasi publik RKPD merupakan forum strategis untuk menghimpun masukan dan saran dari para pemangku kepentingan. Seluruh masukan yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 agar perencanaan pembangunan semakin terarah, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memberikan apresiasi kepada mitra pembangunan serta meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) ke-6, yaitu Program Restorative Justice.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, serta pimpinan OPD terkait.